Porosnusantaranews,BERAU – Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam beberapa hari terakhir menjadi sinyal bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk membenahi pola distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Kondisi tersebut terlihat di sejumlah SPBU, di antaranya kawasan Bujangga dan Rinding. Membludaknya antrean bahkan sempat memicu kekhawatiran masyarakat akan terganggunya pasokan BBM untuk kebutuhan sehari-hari.

Pemkab Berau memastikan persoalan tersebut menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah tidak hanya berupaya mengurai antrean yang terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga memastikan distribusi BBM tetap menjangkau masyarakat di kawasan pesisir hingga pedalaman.

Bupati Berau, Sri Juniarsih, mengatakan pemerintah daerah tengah menyiapkan langkah taktis agar persoalan serupa tidak terus berulang. Menurutnya, kelancaran distribusi harus dibarengi dengan pengawasan sehingga BBM yang tersedia benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

“Pemerintah Kabupaten Berau berkomitmen merumuskan langkah taktis dan regulasi yang ketat agar penyaluran BBM benar-benar tepat sasaran serta tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan oleh antrean panjang maupun kelangkaan,” tegas Sri. 

Kondisi di lapangan sebelumnya turut dipengaruhi tersendatnya distribusi pasokan. Jalur pengangkutan menggunakan kapal tanker mengalami kendala akibat faktor cuaca serta kondisi pasang surut air sungai.

Dampaknya, kekosongan tidak hanya dirasakan pada sejumlah SPBU, tetapi juga terjadi di tingkat pengecer. Situasi ini kemudian mendorong masyarakat melakukan pembelian lebih banyak dari biasanya karena khawatir pasokan kembali terganggu.

Untuk meredam kondisi tersebut, penyaluran BBM kembali dilakukan melalui enam SPBU pada Selasa (1/9/2026) lalu. Namun, pemerintah daerah menilai langkah tersebut perlu diikuti pembenahan sistem distribusi agar persoalan antrean tidak kembali terjadi.

Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) Berau, Slamet Riyadi, mengatakan saat ini distribusi dari Pertamina diarahkan terlebih dahulu untuk mengurangi penumpukan antrean di kawasan perkotaan.

Meski demikian, kebutuhan masyarakat di wilayah pesisir dan pedalaman tetap menjadi perhatian pemerintah.

“Distribusi ke wilayah pesisir tetap berjalan bertahap. Namun, untuk kebutuhan perkotaan dalam rangka mengurai antrean panjang, kami minta diprioritaskan dulu,” kata Slamet, Rabu (2/9/2026).

Ia memastikan pengiriman kuota juga mulai diarahkan ke wilayah hulu Berau.

“Bukan hanya pesisir, bahkan pedalaman daerah hulu juga sudah mulai dalam pengiriman kuota dari pihak SBM-Pertamina,” sambungnya.

Selain mengandalkan tambahan dan kelancaran pasokan, Pemkab Berau kini menyiapkan skema pengawasan yang lebih ketat. Bersama Bupati dan jajaran Muspida, pemerintah daerah merancang enam strategi untuk menertibkan penyaluran BBM sekaligus mencegah praktik pengetapan.

Langkah pertama menyasar penggunaan barcode kendaraan. Pemerintah akan memperketat pencocokan barcode dengan kondisi fisik kendaraan guna mencegah penyalahgunaan dan pembelian BBM secara berulang oleh oknum tertentu.

Kedua, Pemkab Berau akan mendorong penyeragaman jam operasional pelayanan di SPBU maupun Pertashop. Ketentuan tersebut nantinya dibarengi dengan pengawasan secara berkala agar pelayanan berjalan sesuai aturan.

Strategi ketiga adalah membuka kanal pengaduan atau hotline secara real-time di setiap titik pengisian. Masyarakat nantinya dapat menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan pelanggaran atau persoalan dalam pelayanan BBM.

Pengawasan juga akan diperkuat melalui strategi keempat, yakni melibatkan lintas sektor. Aparat penegak hukum bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait akan ikut mengawasi jalur distribusi mulai dari pasokan hingga pelayanan kepada konsumen.

Sementara strategi kelima diarahkan kepada masyarakat melalui edukasi mengenai larangan panic buying. Warga diimbau membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan ketika terjadi isu mengenai kelangkaan.

Adapun strategi keenam menekankan kolaborasi seluruh jajaran Muspida dalam mengawal distribusi BBM di Bumi Batiwakkal.

Pemkab Berau berharap kombinasi antara kelancaran pasokan, pengawasan ketat, penertiban konsumen dan pelaku usaha, serta keterlibatan aparat dapat memutus potensi penyimpangan dalam distribusi BBM.

Pemerintah juga menilai persoalan BBM tidak bisa diselesaikan hanya dengan menambah pasokan. Pembenahan sistem distribusi dari hulu hingga ke konsumen menjadi kunci agar ketersediaan BBM di Berau tidak kembali terganggu dan masyarakat tidak harus berulang kali menghadapi antrean panjang. (adv)