Porosnusantaranews.com, KUTAI KARTANEGARA – Tingginya aktivitas pengunjung di sejumlah destinasi wisata Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) belum sepenuhnya berbanding lurus dengan ketersediaan data perputaran ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah daerah masih menghadapi kendala dalam menghimpun nilai transaksi karena pembayaran yang dilakukan pengunjung belum tercatat dalam satu sistem.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar, Awang Agus Darmawan mengatakan, aktivitas ekonomi di kawasan wisata sebenarnya cukup menjanjikan. Namun, besarnya transaksi yang berlangsung belum dapat dihitung secara menyeluruh karena sebagian pedagang menerima pembayaran tunai dan sebagian lainnya menggunakan layanan nontunai dari berbagai perbankan.

“Kalau melihat keramaian dan aktivitas jual beli di lapangan, sebenarnya nilai ekonominya cukup besar. Hanya saja, kami belum bisa memastikan keseluruhan nominalnya karena transaksi berlangsung melalui berbagai metode pembayaran,” ujarnya, Minggu (8/11/2026).

Ia mencontohkan Simpang Odah Etam (SOE) yang menjadi salah satu pusat keramaian masyarakat setiap Sabtu malam. Kawasan tersebut mampu menarik ribuan pengunjung dalam satu malam dengan perkiraan perputaran uang mencapai ratusan juta rupiah.

Menurut Awang, besarnya aktivitas perdagangan di kawasan tersebut memperlihatkan bahwa pariwisata tidak hanya berkaitan dengan jumlah orang yang datang. Ada kegiatan ekonomi masyarakat yang ikut bergerak melalui penjualan makanan, minuman, dan berbagai produk UMKM.

Namun, pemerintah daerah belum memiliki data transaksi yang benar-benar menggambarkan keseluruhan aktivitas tersebut. Penggunaan QRIS dari penyedia layanan berbeda serta pembayaran tunai membuat pencatatan harus dihimpun dari berbagai sumber.

“Misalnya ada transaksi yang masuk melalui QRIS bank tertentu, sementara pedagang lain menggunakan layanan berbeda. Belum lagi pembelian yang dibayar langsung secara tunai. Itu yang membuat pengumpulan datanya tidak sederhana,” jelasnya.

Awang menilai, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mengukur kontribusi ekonomi sektor pariwisata. Selama ini, jumlah kunjungan memang dapat menjadi gambaran tingkat keramaian destinasi, tetapi belum cukup untuk menunjukkan besarnya uang yang dibelanjakan wisatawan.

Padahal, informasi mengenai nilai transaksi dapat menjadi bahan evaluasi dalam pengembangan kawasan wisata. Pemerintah bisa mengetahui sejauh mana kunjungan masyarakat memberikan dampak ekonomi kepada pelaku UMKM yang berjualan di lokasi tersebut.

Karena itu, Dispar Kukar melihat perlunya sistem pencatatan transaksi yang lebih terintegrasi. "Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penggunaan kanal pembayaran yang lebih terpusat agar data transaksi pedagang dapat dihimpun dengan lebih mudah," lanjut Awang.

Meski demikian, Ia menegaskan, upaya memperbaiki pencatatan tidak boleh mengabaikan kondisi pedagang maupun kebiasaan pengunjung. Pemerintah perlu mencari pola yang memungkinkan data terkumpul lebih baik tanpa membatasi pilihan pembayaran masyarakat.

Dengan data yang lebih terukur, pemerintah daerah diharapkan dapat memiliki gambaran lebih utuh mengenai dampak ekonomi setiap destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

"Hal ini juga sekaligus menjadi dasar untuk melihat potensi pengembangan UMKM di kawasan pariwisata Kukar," tutup Awang. (Adv)