Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pun mendorong pemerintah daerah di Kaltim memperkuat pembangunan dan pengelolaan transportasi massal perkotaan. Selain mengantisipasi pertumbuhan kendaraan dan kemacetan, keberadaan transportasi publik dinilai penting untuk membuka akses masyarakat menuju pusat pendidikan, ekonomi, sosial, budaya hingga simpul transportasi.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Irjen Pol (Purn) Aan Suhanan mengatakan, pembangunan transportasi publik harus dilakukan sejak dini. Sebab, pertumbuhan kendaraan pribadi terus meningkat seiring perkembangan kawasan perkotaan.

“Kalau kita terlambat untuk membangun ini, nanti akibatnya bisa tahu tahunnya akan datang. Yang pertama terjadi kemacetan. Sekarang saja Balikpapan sudah sangat luar biasa. Populasi kendaraan semakin lama semakin meningkat,” tuturnya.

Pernyataan itu disampaikan Aan setelah menghadiri peluncuran zona pick up dan drop off layanan angkutan perkotaan Balikpapan City Trans (Bacitra), serta layanan angkutan antarmoda Balikpapan-IKN di Pelabuhan Semayang dan Plaza Balikpapan.

Kegiatan yang dirangkai dengan kick off normalisasi dan penyesuaian dimensi kendaraan bermotor di Provinsi Kaltim tersebut berlangsung di Plaza Balikpapan, pada Kamis (27/8/2026).

Menurut Aan, terdapat dua agenda utama dalam kegiatan tersebut. Pertama, peluncuran zona pick up dan drop off untuk memperkuat integrasi layanan transportasi publik. Kedua, dimulainya program normalisasi kendaraan angkutan barang yang mengalami kelebihan dimensi.

“Yang pertama, launching untuk drop zone dan drop off untuk Bacitra, Balikpapan, Cititrans dan antarmoda Balikpapan-IKN. Yang kedua, kita juga melakukan normalisasi kendaraan yang beroperasi,” ujar Aan.

Dalam program normalisasi tersebut, sebanyak 62 kendaraan telah terdaftar untuk menjalani proses normalisasi dan penyesuaian dimensi.

Aan mengapresiasi operator angkutan barang yang secara sukarela melakukan normalisasi dengan biaya sendiri. Menurut dia, langkah tersebut menunjukkan kesadaran pelaku usaha untuk mendukung keselamatan lalu lintas sekaligus mewujudkan program Zero Over Dimension Overloading (Zero ODOL) 2027.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh operator yang sudah secara sukarela dengan biaya sendiri melakukan pemotongan atau normalisasi kendaraan yang overdimensi ini. Ini salah satu komitmen dari operator untuk mewujudkan Zero ODOL pada tahun 2027 nanti,” katanya.

Persoalan kendaraan berdimensi dan bermuatan berlebih, lanjut Aan, bukan sekadar menyangkut kepatuhan terhadap aturan. Kondisi tersebut juga berkaitan langsung dengan keselamatan pengguna jalan serta daya tahan infrastruktur.

Karena itu, normalisasi kendaraan menjadi salah satu langkah penting untuk menciptakan sistem angkutan barang yang lebih aman. Di sisi lain, upaya tersebut juga diperlukan untuk menjaga kualitas jalan yang menjadi infrastruktur vital bagi pergerakan ekonomi.

Di sektor angkutan penumpang, Kemenhub juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kaltim, Pemerintah Kota Balikpapan, dan Pemerintah Kota Samarinda yang dinilai memiliki komitmen dalam mengembangkan transportasi massal perkotaan.

Aan menilai keberadaan Bacitra maupun angkutan antarmoda merupakan bagian penting dalam membuka akses masyarakat menuju berbagai pusat kegiatan.

“Kami juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah provinsi, Kota Balikpapan, Kota Samarinda yang sudah berkomitmen untuk pengelolaan transportasi massal perkotaan, BTS maupun antarmoda,” ujarnya.

Menurut dia, transportasi publik tidak boleh sekadar berfungsi mengangkut masyarakat dari satu titik ke titik lainnya. Sistem tersebut harus terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan masyarakat.

Karena itu, layanan transportasi massal diharapkan mampu membuka akses menuju kawasan ekonomi, pelabuhan, bandara, pusat pendidikan, sosial, hingga budaya.

“Tentu ke depan ini akan terus dikembangkan sehingga masyarakat bisa mengakses ke semua sentra pendidikan, sosial, ekonomi, budaya. Sehingga tidak ada lagi hambatan masyarakat untuk mengakses dengan ketersediaan angkutan transportasi,” jelasnya.

Untuk mendukung pengembangan tersebut, pemerintah daerah perlu terus menambah dan memperbaiki infrastruktur pendukung. Di antaranya koridor, halte, serta kawasan Transit Oriented Development (TOD).

Namun, pembangunan sarana transportasi juga harus diiringi kesiapan masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi menuju angkutan umum.

Khusus Bacitra, Aan menyampaikan bahwa program dukungan pemerintah pusat akan berakhir pada 2027. Karena itu, pemerintah daerah diminta menyiapkan keberlanjutan layanan setelah dukungan tersebut berakhir.

“Untuk BTS sendiri nanti akan berakhir di 2027. Bapak Gubernur nanti akan dilanjutkan oleh pemerintah wali kota. Dan sudah siap, tentu nanti Balikpapan akan lebih bagus lagi dari yang ada sekarang dan akan menambah koridor dan sebagainya,” katanya.

Aan menegaskan, berakhirnya dukungan pemerintah pusat tidak boleh menjadi akhir dari pengembangan transportasi massal. Pemerintah daerah perlu menyiapkan komitmen anggaran dan perencanaan agar layanan yang sudah berjalan dapat terus berkembang.

Dorongan serupa juga ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Kaltim untuk memperkuat transportasi massal antarkawasan.

Di tengah pertumbuhan kawasan perkotaan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), pengembangan transportasi publik juga mulai diarahkan pada penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan.

Kemenhub mendorong penggunaan kendaraan berbasis baterai sebagai bagian dari transformasi transportasi. Kebijakan tersebut dinilai relevan dengan konsep IKN sebagai kota cerdas dan hijau.

“Apalagi IKN ini nanti merupakan area yang itu kota pintar, kota green, yang bisa masuk ke sana adalah kendaraan-kendaraan yang berbasis baterai,” jelas Aan.

Pemerintah pusat, lanjut dia, akan terus mendukung penggunaan kendaraan listrik dalam program transportasi massal yang dikembangkan. Bahkan, dalam program BTS mendatang, sebagian armada ditargetkan menggunakan kendaraan berbasis baterai.

“Di program BTS-BTS yang akan datang dan sekarang sedang kita bangun, itu 50 persen sudah harus menggunakan kendaraan yang berbasis baterai,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait rencana pengembangan transportasi massal di Samarinda, Aan mengatakan pemerintah pusat akan melakukan kajian lebih lanjut. Kajian tersebut akan melihat kebutuhan serta kondisi masyarakat.

Meski demikian, dia berharap pemerintah daerah tetap mengambil peran apabila dukungan program dari pemerintah pusat tidak tersedia. Salah satunya melalui pengalokasian anggaran untuk menopang layanan transportasi massal.

“Saya berharap kalaupun dari pemerintah pusat tidak ada program BTS, pemerintah daerah juga bisa mengalokasikan anggarannya untuk mendukung program BTS ini. Itu sudah banyak dilakukan oleh beberapa pemerintah yang lain,” pungkasnya. (mto)