Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang digelar di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, Senin (3/8/2026). 

Seluruh kepala daerah hadir dalam pertemuan tersebut, termasuk Wali Kota Balikpapan Dr H Rahmad Mas'ud, SE., ME., yang didampingi Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Agus Budi Prasetyo.

Kehadiran Rahmad Mas'ud bersama Sekdakot Balikpapan menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Balikpapan untuk memperjuangkan kepentingan fiskal daerah di tengah semakin terbatasnya ruang anggaran akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat.

Gubernur Dr H Rudy Mas'ud, SE., ME., mengatakan rapat koordinasi tersebut difokuskan untuk menyamakan langkah seluruh pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan keuangan yang berdampak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan.

"Koordinasi bersama seluruh kepala daerah se-Kalimantan Timur, bersama para sekretaris daerah se-Kalimantan Timur. Kami melaksanakan rapat koordinasi mengenai keuangan daerah, terutama berkaitan dengan peningkatan fiskal daerah di seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur," ujar Rudy.

Menurut Rudy, salah satu hasil penting dari rapat tersebut adalah kesepakatan seluruh kepala daerah untuk menyampaikan langsung kondisi fiskal Kalimantan Timur kepada Menteri Keuangan. Pemerintah Provinsi Kaltim pun akan memfasilitasi agenda tersebut dalam waktu dekat.

"Intinya, teman-teman seluruh kepala daerah di Kalimantan Timur meminta agar bisa bersilaturahmi dengan Menteri Keuangan. Insya Allah kami akan segera melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Secepatnya. Nanti kami kabarkan. Pasti kami informasikan," katanya.

Selain mengusulkan tambahan Transfer ke Daerah, rombongan kepala daerah juga akan meminta kepastian penyelesaian dana kurang salur yang nilainya mencapai triliunan rupiah. 

Menurut Rudy, persoalan tersebut harus diperjuangkan secara bersama karena pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam menjalankan pembangunan.

"Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota ini satu tubuh. Satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan," tegasnya.

Rudy mengungkapkan, pemerintah daerah memperoleh informasi bahwa pemerintah pusat tengah mengkaji kemungkinan penambahan transfer ke daerah. Meski demikian, pemerintah daerah tidak ingin hanya menunggu keputusan tersebut tanpa menyampaikan kondisi riil yang dihadapi di lapangan.

"Masih rencana. Kita tinggal menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan, kemungkinan akan ada tambahan dana transfer ke daerah untuk APBD di seluruh Indonesia," ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah akan datang secara langsung ke Jakarta untuk mencari solusi atas persoalan dana kurang salur maupun pemangkasan TKD yang berdampak pada kemampuan daerah membiayai pembangunan.

"Kita akan datang baik-baik dan tanya apa solusinya terkait dana kurang salur dan TKD," kata Rudy.

Gubernur Kaltim berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih kepada Kalimantan Timur sebagai daerah penghasil sumber daya alam. 

Menurutnya, peningkatan transfer ke daerah dan penyelesaian dana kurang salur akan memperkuat APBD sehingga pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program prioritas di kabupaten/kota dapat berjalan lebih optimal.

"Perjuangan ini semata-mata agar APBD kita lebih meningkat dan lebih maksimal untuk membangun Kalimantan Timur," pungkas Rudy. (man)