Porosnusantaranews,BALIKPAPAN – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Balikpapan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan sepanjang 2026. Upaya ini dilakukan untuk menjaga inflasi daerah tetap terkendali sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di wilayah kerja yang meliputi Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kabupaten Paser.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan Robi Ariadi menegaskan, keberhasilan program pengendalian inflasi dan penguatan ekonomi daerah tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi erat dengan pemerintah daerah dan mitra strategis lainnya agar dampaknya lebih optimal dan pelaksanaannya berjalan efektif.
“Sinergi dengan pemerintah daerah dan mitra utama menjadi kunci, terutama untuk menjaga inflasi daerah agar tetap terkendali sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi,” ujar Robi Ariadi dalam bincang santai bersama wartawan di Saro Coffee & Eatery, pada Kamis (29/1/2026).
Dalam upaya pengendalian inflasi, KPwBI Balikpapan akan memperkuat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Langkah strategis yang disiapkan antara lain peningkatan frekuensi Gerakan Pangan Murah (GPM), Pasar Murah (PM), serta Operasi Pasar (OP), terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
“Kami akan mendukung melalui fasilitasi penyelenggaraan kegiatan terpilih, termasuk distribusi pangan kepada produsen dan distributor,” jelasnya.
Selain itu, KPwBI Balikpapan juga mendukung perumusan kebijakan serta monitoring dan evaluasi (monev) program pengendalian inflasi daerah, termasuk tindak lanjut roadmap pengendalian inflasi 2025–2027 melalui High Level Meeting (HLM) TPID. Dukungan juga diberikan dalam penyediaan sarana dan prasarana produksi pangan melalui sinergi dengan OPD teknis, kelompok tani, perikanan, dan peternakan.
Upaya lain dilakukan melalui perluasan kerja sama antar daerah (KAD), khususnya dengan daerah sentra produksi pangan, guna menjamin kepastian pasokan dan ketahanan stok. Fasilitasi business matching antara produsen dan distributor pangan dengan SPPG-MBG juga terus dilakukan, disertai penguatan kapasitas TPID dalam pengendalian inflasi.
Di sisi lain, KPwBI Balikpapan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM. Program ini dijalankan melalui workshop, bantuan teknis, serta pendampingan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha, kualitas produk, dan perluasan akses pasar, baik online maupun ekspor.
KPwBI Balikpapan juga memfasilitasi business pitching dan business matching dengan calon pembeli luar negeri, termasuk melalui kerja sama dengan Ekspor Center Provinsi Kalimantan Timur. Penguatan pengelolaan keuangan usaha turut dilakukan melalui pemanfaatan aplikasi SIAPIK, edukasi manajemen usaha, serta literasi keuangan yang disinergikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim dan perbankan.
Sejumlah workshop dan bantuan teknis direncanakan sepanjang 2026, menyasar UMKM sektor makanan-minuman olahan, wastra, produk kreatif, hingga pertanian. Program meliputi penguatan desain dan produksi batik, pengelolaan produksi, branding, kemasan, serta perluasan akses pasar. UMKM peserta akan melalui proses kurasi agar hasil kegiatan berdampak optimal.
Tak hanya UMKM, kelompok tani, peternak, dan perikanan terpilih juga akan mendapat pelatihan untuk meningkatkan produktivitas dan mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mendukung penyerapan hasil produksi, KPwBI Balikpapan memfasilitasi business matching dengan ritel modern serta pelaku usaha hotel dan restoran.
Pertumbuhan ekonomi inklusif juga diperkuat melalui pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Fokusnya mencakup perluasan ekosistem halal, pengembangan ekonomi keuangan sosial syariah, peningkatan akses pembiayaan syariah, serta penguatan ekonomi pesantren. Fasilitasi sertifikasi halal, pengembangan proyek wakaf digital, hingga business matching pembiayaan syariah menjadi bagian dari program tersebut.
Di bidang digitalisasi, KPwBI Balikpapan terus mendorong elektronifikasi transaksi pemerintah daerah melalui sinergi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Implementasi elektronifikasi difokuskan pada sektor strategis seperti pasar, parkir, dan transportasi untuk mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Edukasi QRIS dan perlindungan konsumen juga dilakukan secara berkelanjutan, termasuk melalui program SEMARAK QRIS.
Penyediaan uang layak edar turut menjadi perhatian. Pada 2026, KPwBI Balikpapan kembali melaksanakan program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) melalui layanan penukaran uang berbasis PINTAR dengan mekanisme tunai dan non-tunai (QRIS). Layanan mencakup kas keliling retail, kas terpadu, hingga kas keliling susur pantai yang berkolaborasi dengan TNI AL.
Selain itu, program edukasi Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah juga diperluas melalui inovasi Belajar Rupiah di Lingkungan Kelurahan (BERLIAN).
Sebagai bagian dari penguatan sinergi, KPwBI Balikpapan juga menyiapkan tiga agenda besar pada 2026, yakni Pekan Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional (PESAN) 2026 pada Juni, MAHLIGAI NUSANTARA 2026 pada September, serta Festival Nontunai Nusantara (FENTURA) Series 2026 yang menargetkan 83,8 juta transaksi QRIS dan 305 ribu merchant QRIS di wilayah kerja KPwBI Balikpapan. (*/mto)
Tulis Komentar