Aulia mengatakan, efisiensi dilakukan dengan mengevaluasi kebutuhan operasional birokrasi, bukan memangkas hak pegawai. Menurutnya, aparatur tetap menjadi ujung tombak pelayanan publik sehingga kualitas layanan harus dipertahankan.

“Di tengah efisiensi 50 persen, APBD bukan berkurang, kami tidak mengubah sama sekali kebijakan terkait dengan belanja pegawai. Gaji tetap, TPP tetap,” ujar Aulia, Kamis (15/10/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah daerah menghitung kembali kebutuhan minimum untuk menjalankan pemerintahan, mulai dari belanja pegawai hingga biaya listrik, air, dan alat tulis kantor. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan rutin sekaligus menemukan ruang penghematan.

Efisiensi kemudian diterapkan pada pengeluaran yang dinilai masih bisa dikurangi, seperti perjalanan dinas dan rapat. Perjalanan dinas dibatasi sesuai kebutuhan, sedangkan rapat yang tidak memerlukan kehadiran langsung dapat dilakukan secara daring.

"Yang dulunya mungkin bisa 4 sampai 5 orang ke kecamatan, sekarang kita kurangi jadi 2 orang,” kata Aulia.

Ia mencontohkan, koordinasi yang sebelumnya mengumpulkan seluruh camat di Tenggarong kini dapat dilakukan melalui Zoom. Selain itu, Pemkab Kukar mengoptimalkan belanja barang dan jasa serta belanja modal agar anggaran lebih berdampak bagi masyarakat.

“Dan kita melakukan optimalisasi di belanja barang jasa dan belanja modal. Belanja barang jasa. Dan di Kukar kami memastikan bahwa pembangunan itu benar-benar menyentuh di level paling bawah,” tutupnya. (Adv)