Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menjelaskan, setiap permohonan perpindahan pegawai perlu dilihat berdasarkan kondisi riil organisasi perangkat daerah (OPD). Pemerintah harus memastikan unit kerja tujuan memang membutuhkan tenaga dengan kualifikasi yang dimiliki pegawai tersebut.

“Prinsipnya, kami sangat mendukung apabila ASN ingin kembali bertugas di daerah asalnya. Tetapi, dukungan itu harus tetap disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Kalau jabatan yang sesuai tersedia dan memang kosong, tentu bisa kita proses,” ujar Sunggono, Senin (19/10/2026).

Ia menerangkan, setiap ASN, baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), memiliki jabatan dan tanggung jawab tertentu. Karena itu, perpindahan tidak cukup hanya mempertimbangkan lokasi penempatan, tetapi juga harus memastikan pegawai dapat menjalankan tugas sesuai kompetensinya.

Sunggono mencontohkan, seorang ASN yang berasal dari desa tertentu mungkin ingin kembali bertugas di wilayah asalnya. Namun, apabila unit pelayanan di wilayah tersebut tidak memiliki jabatan yang sesuai dengan kualifikasinya, penempatan tidak dapat dilakukan secara otomatis.

“Misalnya ada pegawai yang ingin kembali ke kecamatannya, tetapi di sana tidak tersedia jabatan yang sesuai. Pertanyaannya, nanti dia akan ditempatkan sebagai apa dan bagaimana tugasnya? Itu yang harus kita pastikan sejak awal,” jelasnya.

Sunggono berujar, pertimbangan itu juga berlaku bagi tenaga pendidik. Guru yang ingin pindah ke sekolah tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan mata pelajaran dan bidang tugas di sekolah tujuan. Jika tidak terdapat kebutuhan untuk bidang yang dikuasainya, pemindahan justru berpotensi menimbulkan persoalan dalam pemenuhan jam mengajar dan pelaksanaan tugas profesional.

“Kalau guru mata pelajaran tertentu dipindahkan ke sekolah yang tidak membutuhkan bidang tersebut, tentu akan menjadi persoalan. Kita tidak ingin pemindahan dilakukan hanya karena pertimbangan lokasi, sementara tugas pokoknya tidak dapat dijalankan secara optimal,” katanya.

Untuk memastikan kebutuhan pegawai lebih terukur, Pemkab Kukar juga membahas penyusunan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK). Kedua instrumen tersebut menjadi bagian penting dalam memetakan jenis jabatan yang diperlukan serta jumlah pegawai yang dibutuhkan pada setiap unit kerja.

Sunggono menjelaskan, analisis beban kerja diperlukan untuk melihat volume pekerjaan yang harus ditangani suatu unit. Hasil perhitungan itu kemudian menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan jabatan, sehingga pengisian posisi tidak dilakukan tanpa pertimbangan yang jelas.

“Pertama kita harus melihat beban kerjanya seperti apa. Dari situ baru bisa dihitung kebutuhan pegawainya, jabatan apa yang diperlukan, dan apakah memang ada posisi yang bisa diisi. Jadi, prosesnya tidak sesederhana memindahkan pegawai dari satu tempat ke tempat lain,” terangnya.

Menurutnya, penataan tersebut penting agar distribusi ASN dapat berjalan lebih terarah tanpa mengabaikan keberlangsungan pelayanan publik. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara aspirasi pegawai untuk kembali ke daerah asal dan kebutuhan tenaga pada unit kerja yang masih memerlukan dukungan.

“Kami tetap membuka ruang untuk permohonan yang memenuhi persyaratan. Harapannya, penempatan ASN bisa semakin tepat, kebutuhan pelayanan masyarakat terpenuhi, dan pegawai juga dapat bekerja sesuai jabatan serta kompetensinya,” pungkas Sunggono. (Adv)