Saban pagi dan sore, posko pemantauan kualitas udara sibuk mencatat angka-angka yang kian mencemaskan. Di jalan-jalan protokol, anak-anak sekolah berjalan menembus jerebu, mengencangkan masker kain mereka yang mulai kusam oleh partikel debu sisa kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Petaka musiman ini tidak hanya mengaburkan pandangan, tetapi juga mulai mencekik pernapasan warga.

Kepala Dinas Kesehatan PPU melaporkan adanya grafik tajam kenaikan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). 

Alarm bahaya kesehatan ini bahkan telah berdering hingga ke meja Kementerian Kesehatan di Jakarta.

Sekretaris Kabupaten PPU, Tohar, tidak menyembunyikan kegeramannya saat dikonfirmasi mengenai situasi terkini, Senin, 19 Oktober 2026.

Dampak karhutla, menurut dia, sudah berada di tahap yang mengkhawatirkan dan memukul nadi kehidupan daerah secara nyata.

"Terutama kerugian ekonomi akibat rusaknya berbagai komoditas lahan perkebunan warga," kata Tohar dengan nada getir.

Merespons memburuknya kualitas udara yang kian mengancam kesehatan generasi muda, Pemerintah Kabupaten PPU kini bersiap mengambil langkah darurat. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) diinstruksikan untuk memantau ketat hasil pengukuran udara harian sebagai basis kebijakan di ruang kelas.

"Saya minta Disdikpora menjadikan data pengawasan kualitas udara ini sebagai referensi. Apakah pembelajaran akan dialihkan menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara daring atau tetap tatap muka dengan kewajiban menggunakan masker," ujar Tohar tegas. 

Pilihan kembali ke layar gawai—seperti masa pandemi lalu—kini menjadi opsi paling rasional demi menyelamatkan paru-paru anak-anak Penajam.

Di sisi lain, anggaran daerah mulai kedodoran menghadapi durasi bencana yang terus memanjang. Status siaga darurat yang diperpanjang memaksa pemerintah daerah memutar otak. Untuk menjaga napas operasional personel Pemadam Kebakaran dan BPBD di garda depan, pemerintah saat ini terpaksa mengandalkan pos Belanja Tidak Terduga (BTT) murni. 

Kalkulasi demi kalkulasi terus dilakukan demi memastikan pagu anggaran tidak jebol sebelum api benar-benar padam.

Namun, di balik kepulan asap dan perjuangan para petugas di lapangan, tersimpan ironi yang jamak terjadi dalam setiap tragedi karhutla: ketimpangan tanggung jawab. 

Tohar membidik langsung hidung korporasi-korporasi besar—baik di sektor perkebunan maupun kehutanan—yang beroperasi di wilayahnya.

Pemerintah daerah mengimbau keras agar setiap perusahaan melengkapi badan usahanya dengan tim khusus dan peralatan pemadam kebakaran mandiri yang mumpuni. 

Tohar mengingatkan agar pihak swasta membuang jauh-jauh sikap masa bodoh.

"Jangan egois hanya memperhatikan wilayah kerjanya saja," sentil Tohar. 

"Ketika kondisi lapangan membutuhkan kontribusi dan perbantuan, saya minta kerelaan perusahaan untuk ikut turun bersama penanggulangan karhutla di lapangan," tegasnya. 

Bagi pemerintah, api tidak mengenal batas konsesi; saat sekat hutan terbakar, ego korporasi semestinya dilebur.

Aroma tak sedap di balik karhutla tahun ini kian menyengat seiring munculnya indikasi kuat bahwa mayoritas kebakaran tidak terjadi secara alami. 

Dari hasil evaluasi lapangan, pemerintah mengendus adanya pola-pola culas bin sengaja untuk membersihkan lahan secara murah.

Karena itu Tohar mendorong aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk melakukan penelusuran serius terhadap fenomena pasca-kebakaran.

Sebab, modus operasi para pelaku biasanya akan terbaca dengan jelas begitu asap mulai menipis.

"Setiap  kejadian itu indikasinya hampir semuanya sengaja. Tinggal keseriusan kita untuk menelusuri," kata Tohar dengan nada menyelidik.

 "Fenomenanya akan kelihatan, apakah setelah kebakaran ada yang memasang patok (klaim tanah) atau langsung menanam (nuggal). Itu tinggal kita telusuri saja," ujarnya mengakhiri.(Adv)