Iklan Dua

Infrastruktur hingga Status Tanah Perumahan Yuka Jadi Sorotan Reses H Yusri

$rows[judul]
Porosnusantaranews,BALIKPAPAN – Kerusakan jalan, drainase yang belum tersentuh perbaikan, hingga persoalan ketersediaan air bersih menjadi sederet keluhan warga yang mengemuka dalam kegiatan Serap Aspirasi (Reses) Masa Sidang I Tahun 2026/2027 Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, H Yusri, pada Rabu (11/11/2026).



Tak hanya persoalan infrastruktur dasar, warga juga menyoroti belum jelasnya status kepemilikan tanah di kawasan Perumahan Yuka. Berbagai persoalan tersebut disampaikan langsung kepada legislator dari Partai Golkar itu dalam pertemuan yang berlangsung di RT 27, Jalan Intan, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Camat Balikpapan Selatan, perwakilan Dinas Perhubungan, Lurah Sepinggan, serta masyarakat dari RT 25, 26, 27, 28, dan 29.

Dalam sambutannya, H Yusri menegaskan, reses merupakan agenda konstitusional anggota legislatif di luar masa persidangan. Momentum tersebut menjadi kesempatan bagi wakil rakyat untuk turun langsung ke tengah masyarakat, mendengarkan persoalan yang dihadapi warga, sekaligus menghimpun usulan pembangunan yang nantinya diperjuangkan dalam pembahasan program pemerintah daerah.

Menurut dia, aspirasi yang disampaikan masyarakat bukan sekadar catatan dalam agenda reses. Lebih dari itu, setiap keluhan merupakan amanah yang harus dikawal agar mendapatkan tindak lanjut.

"Reses bukan hanya menjadi forum mendengar keluhan masyarakat, tetapi juga menjadi wadah untuk memastikan setiap persoalan memperoleh perhatian dan tindak lanjut yang konkret," ujarnya.

Dia juga mengingatkan warga agar memanfaatkan forum reses untuk menyampaikan berbagai kebutuhan di lingkungan masing-masing. Apalagi, di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat maupun daerah, usulan pembangunan harus disampaikan secara jelas dengan mengedepankan kebutuhan yang paling prioritas.

Memasuki sesi dialog, persoalan infrastruktur mendominasi aspirasi warga. Lukman, perwakilan masyarakat RT 27, menyampaikan keluhan mengenai kondisi jalan yang mengalami kerusakan cukup parah. Kerusakan tersebut dinilai mengganggu aktivitas sekaligus menyulitkan mobilitas warga.

Selain perbaikan jalan, masyarakat juga berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap kondisi drainase yang hingga kini belum mendapatkan penanganan.

Keluhan serupa datang dari pengurus RT 29. Mereka menyebut kondisi jalan dan saluran drainase di wilayahnya membutuhkan perhatian serius pemerintah. Selama ini, upaya perbaikan lingkungan masih banyak mengandalkan swadaya masyarakat.

Kondisi tersebut dinilai tidak bisa terus dibiarkan menjadi tanggung jawab warga. Diperlukan keterlibatan pemerintah agar kebutuhan infrastruktur di kawasan permukiman dapat terpenuhi secara merata.

Persoalan lain disampaikan Ketua RT 25 yang menyoroti sulitnya memperoleh air bersih akibat kemarau panjang. Terbatasnya pasokan air menjadi persoalan mendesak lantaran air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus tersedia untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Sementara itu, persoalan pertanahan juga menjadi perhatian warga. Khususnya terkait status kepemilikan tanah di kawasan Perumahan Yuka yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan.

Merespons berbagai keluhan tersebut, H Yusri menyatakan pembangunan jalan dan pembenahan drainase merupakan kebutuhan mendasar yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah.

Dia meminta para ketua RT terus membangun komunikasi dan menyampaikan kebutuhan lingkungan secara terkoordinasi. Dengan demikian, setiap usulan dapat diproses dan diperjuangkan melalui mekanisme pemerintahan yang tersedia.

Terkait jalan rusak dan drainase, termasuk sejumlah titik yang mengalami longsor, H Yusri menyatakan akan turun langsung untuk melihat kondisi di lapangan. Hasil peninjauan tersebut selanjutnya akan dikomunikasikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait guna mendorong penanganan.

"Nanti saya yang mengawal agar jalan dan drainase segera direalisasikan sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat secepatnya. Namun, semua itu tetap harus melihat kondisi anggaran Kota Balikpapan," tegas H Yusri.

Tak hanya infrastruktur, dia juga memastikan persoalan ketersediaan air bersih dan status kepemilikan tanah di Perumahan Yuka akan ditampung. Selanjutnya, aspirasi tersebut akan dikoordinasikan dengan instansi terkait untuk mencari solusi sesuai kewenangan masing-masing.

H Yusri berharap, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak berhenti sebatas forum pertemuan. Namun, dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dan langkah konkret sehingga memberikan manfaat langsung bagi warga.

"Aspirasi masyarakat bukan sekadar suara yang didengar, melainkan amanah yang harus diperjuangkan agar menghadirkan perubahan nyata bagi lingkungan dan kehidupan warga Balikpapan," tandasnya. (Adv/mto) 

Tulis Komentar

(Tidak ditampilkan dikomentar)