Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar, Burhanuddin, mengatakan kondisi tersebut terutama terlihat pada kawasan Kilometer 28 dan Kilometer 38 yang menjadi jalur dengan aktivitas kendaraan cukup tinggi.

“Kalau di kita masih dianggap mending dibanding dengan Balikpapan. Samboja yang parah memang. Samboja, Samboja Barat itu karena truk-truk di situ Kilometer 38 kemudian Kilometer 28,” kata Burhanuddin, Rabu (7/10/2026).

Menurutnya, persoalan antrean di kawasan tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakter Samboja Barat sebagai wilayah perbatasan. Arus kendaraan yang melintas tidak hanya berasal dari masyarakat Kukar, tetapi juga dari Balikpapan.

“Kalau di Balikpapan, Samboja Barat perbatasan itu rata-rata orang Balikpapan banyak datang ke situ antre Pertalite,” ujarnya.

Mobilitas tersebut turut dipengaruhi pengaturan BBM bersubsidi di Balikpapan. Ketika akses terhadap Pertalite di wilayah tersebut dibatasi, sebagian kendaraan kemudian mencari SPBU di kawasan yang berdekatan.

“Makanya karena di Balikpapan tadi dibatasi. Dibatasi cuma sekali, kemudian dibatasi waktunya,” jelas Burhanuddin.

Situasi tersebut membuat SPBU di Samboja Barat menjadi salah satu lokasi yang menerima tambahan permintaan. Kondisi semakin terlihat pada kawasan yang berada di jalur utama dan dilalui kendaraan dengan berbagai tujuan.

Berbeda dengan pola pembatasan yang disebut diterapkan di Balikpapan, SPBU di kawasan Samboja Barat masih memiliki waktu pelayanan yang lebih terbuka. Perbedaan pola tersebut ikut memengaruhi pergerakan kendaraan dalam mencari BBM.

“Kalau di tempat kita Kutai Kartanegara, Samboja Barat di Kilometer 28 sama 38 itu kan dibuka terus,” katanya.

Di sisi lain, Burhanuddin mengatakan keluhan masyarakat mengenai antrean belum banyak disampaikan secara langsung kepada Disperindag Kukar. Informasi mengenai kondisi tersebut lebih banyak diketahui pihaknya melalui pemberitaan.

“Secara langsung enggak. Kadang-kadang lewat media saja biasanya,” ungkapnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan antrean di kawasan perbatasan tidak semata-mata berkaitan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Mobilitas kendaraan antarwilayah turut menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam melihat distribusi BBM bersubsidi.

Karena itu, pemetaan kondisi lapangan menjadi penting sebelum pemerintah menentukan pola pengaturan yang lebih lanjut. Terutama untuk kawasan seperti Samboja Barat yang berhadapan langsung dengan wilayah dengan karakteristik pelayanan BBM berbeda. (Adv)