Porosnusantaranews,BALIKPAPAN – Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Penajam Paser Utara mengikuti Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Timur P2DD Tahun 2026, Kamis (12/2) di Balikpapan. Forum ini menjadi ajang konsolidasi untuk mempercepat dan memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) di kawasan timur Indonesia.

Rakorwil tersebut merupakan bagian dari penguatan agenda nasional P2DD di awal 2026. Pesertanya meliputi daerah se-Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Kegiatan digelar secara hybrid, diikuti pimpinan daerah dan perangkat terkait, baik secara daring maupun luring.

Secara daring, hadir Pj Sekretaris Kota Balikpapan Agus Budi Prasetyo, Sekretaris Daerah Kabupaten Paser Drs. Katsul Wijaya, M.Si., serta Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Drs. H. Tohar, M.M. Sementara secara luring, tampak Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Kota Balikpapan Ir. Andi Muhammad Yusri Ramli, S.T., M.T., Kepala BPPDRD Kota Balikpapan Idham, S.E., serta Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Ali Nour Muhamad.

Rakorwil dibuka Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji. Dalam sambutannya, ia menegaskan komitmen pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan untuk memperluas digitalisasi transaksi strategis daerah. Fokusnya meliputi pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), belanja daerah, hingga layanan publik.

Menurutnya, digitalisasi menjadi kunci peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Di sisi lain, masyarakat juga diuntungkan melalui layanan publik yang lebih cepat dan praktis.

Rangkaian Rakorwil juga diisi dengan kegiatan Kapasitas dan Literasi Sinergi (KATALIS) P2DD. Program ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) daerah serta mendorong kolaborasi antarlembaga dalam implementasi ETPD.

Dalam implementasinya, perluasan kanal pembayaran digital terus didorong sebagai enabler ETPD yang inklusif. Digitalisasi terbukti berdampak positif terhadap kemandirian fiskal daerah di Kalimantan. Sepanjang 2025, perluasan kanal digital layanan PDRD telah mencapai 95 persen dan meningkatkan realisasi PDRD sebesar 17,66 persen.

Momentum Rakorwil ini juga dimanfaatkan untuk menyelaraskan target dan program P2DD 2026 antara pemerintah pusat dan daerah. Termasuk di dalamnya prioritas implementasi pada sektor unggulan daerah guna mendorong Asta Cita demi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Ada tiga prioritas pengembangan TP2DD pada 2026, sejalan arahan Rakornas/Rakorpusda P2DD 2025. Pertama, penguatan monitoring dan evaluasi melalui koordinasi rutin seperti High Level Meeting. Kedua, pengkinian roadmap dan rencana aksi, serta percepatan belanja melalui Kartu Kredit Indonesia segmen Pemerintah Daerah. Ketiga, penguatan sinergi kebijakan fiskal melalui optimalisasi kanal pembayaran digital, integrasi data PDRD, dan penguatan peran BPD dalam penyediaan infrastruktur layanan publik.

TP2DD Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Penajam Paser Utara diharapkan mampu mereplikasi praktik terbaik dalam perluasan ETPD. Dengan langkah strategis yang terukur, kolaboratif, dan berkelanjutan, digitalisasi diharapkan memberi dampak nyata terhadap penguatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. (*/mto)