Tak hanya gagal bertemu, massa bahkan merasa terhina lantaran sekeliling Kantor Gubernur Kaltim di jalan Gajah Mada justru dijaga ketat, dipagari kawat berduri. Barikade besi tersebut dinilai sebagai simbol penolakan pemimpin dan rakyatnya.

Koordinator Lapangan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim Lukman Nil Hakim mengatakan bahwa aksi yang berlangsung sejak pagi hari di kantor DPRD Kaltim jalan Teuku Umar Samarinda sebenarnya berlangsung kondusif. Namun, perlakuan berbeda mereka terima saat bergeser ke kantor eksekutif.

"Di kantor DPRD Kaltim, seluruh fraksi dan anggota dewan keluar menemui kita serta menandatangani fakta integritas. Namun di sini (Kantor Gubernur), kita disambut tidak ramah dengan pagar kawat berduri," kata Lukman di sela-sela aksi di Kantor Gubernur Kaltim, pada Selasa (21/4/2026). 

Menurut Lukman, keberadaan kawat berduri tersebut menjadi sinyal negatif dari seorang pemimpin daerah. Ia menegaskan bahwa massa tidak akan membubarkan diri sebelum Rudy Mas'ud keluar memberikan penjelasan langsung terkait berbagai tuntutan masyarakat.

"Pagar kawat berduri ini menandakan dia anti-rakyat. Padahal rakyat hanya ingin mempertanyakan kebijakan kepada pemimpin daerahnya. Kami tidak akan bubar sampai Gubernur menemui kami," tegasnya.

Rakyat juga menyoroti adanya dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dianggap semakin menjalar. 

Lukman melihat adanya penempatan orang-orang terdekat Rudy Mas'ud dalam posisi strategis di pemerintahan yang dinilai menyakiti rasa keadilan masyarakat. 

Selain itu, kebijakan penghapusan BPJS PBPU-BP di beberapa daerah turut menjadi sorotan tajam karena dianggap tidak pro-rakyat.

"Kami minta evaluasi kebijakan gubernur yang gak prorakyat untuk dibenahi dan DPRD diminta untuk mengevaluasi kerja gubernur secara total," terangnya. 

Lebih lanjut, Lukman menyebut kepemimpinan Rudy Mas'ud selama satu tahun terakhir belum memberikan dampak perubahan signifikan bagi kesejahteraan Kalimantan Timur. Dia bahkan secara lantang meminta Rudy Mas'ud untuk mundur dari jabatannya karena dianggap telah kehilangan legitimasi.

"Kami meminta Pak Rudy Mas'ud untuk mundur saat ini juga. Sudah satu tahun memimpin tidak ada dampak perubahan, justru kebijakannya menyakiti rakyat. Pemasangan kawat duri ini adalah bentuk penghinaan nyata bagi masyarakat Kaltim," pungkasnya. (*/sam/mto)