Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, H. Yusri, mengatakan, usulan yang disampaikan masyarakat melalui anggota dewan di masing-masing daerah pemilihan (dapil) di kabupaten/kota se-Kalimantan Timur masih memiliki peluang untuk mendapatkan dukungan anggaran.

Hal itu disampaikan Yusri kepada wartawan di Balikpapan, pada Selasa (28/4/2026).

Menurut Yusri, wacana penghapusan bantuan keuangan muncul seiring adanya proyeksi penurunan pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur pada 2027 yang diperkirakan berada di kisaran Rp12 triliun lebih. Kondisi tersebut mendorong pemerintah provinsi mempertimbangkan kebijakan efisiensi anggaran.

“Karena itu, ada kemungkinan bantuan keuangan untuk sepuluh kabupaten/kota di Kaltim ditiadakan,” ujarnya.

Kendati demikian, Yusri yang merupakan legislator dari dapil Balikpapan Selatan menegaskan, apabila bantuan keuangan tetap tersedia, DPRD akan mendorong agar alokasi anggaran difokuskan pada program prioritas. Program tersebut meliputi pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur, seperti perbaikan jalan serta penanganan banjir.

Ia juga menyatakan optimisme bahwa peluang penyaluran bantuan keuangan masih terbuka, terutama jika kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membaik dan pendapatan daerah meningkat.

“Tidak menutup kemungkinan bantuan keuangan ke setiap daerah tetap mengalir untuk membiayai program yang telah diusulkan,” kata Yusri. (mto)