Porosnusantaranews,BALIKPAPAN – Isu evaluasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) sempat membuat sebagian warga Balikpapan waswas. Bagi keluarga kurang mampu, kartu BPJS yang aktif bukan sekadar urusan administrasi. Lebih dari itu, menjadi jaminan untuk berobat tanpa dihantui biaya rumah sakit yang tidak sedikit.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Hamid, menegaskan persoalan BPJS Kesehatan PBI harus didalami secara serius. Pasalnya, kebijakan tersebut menyangkut langsung hajat hidup masyarakat, khususnya warga Balikpapan yang selama ini tengah disosialisasikan program BPJS gratis.

“Ini satu kebijakan yang memang harus kita dalami serius. Karena ini menyangkut kesehatan masyarakat, terutama di Kota Balikpapan. Di satu sisi kita sedang menyosialisasikan program BPJS gratis, tapi di sisi lain muncul dilema terkait pencabutan PBI ini sendiri,” ujarnya kepada wartawan, pada Rabu (18/2/2026).

Menurut politisi PKB itu, DPRD perlu mengetahui secara jelas alasan pemerintah melakukan pencabutan PBI. “Kita harus lebih mendalami lagi kenapa sampai hari ini pemerintah mencabut itu, apa motif di balik pencabutan tersebut,” tegasnya.

Terkait validasi data dari pusat, Hamid mengakui kondisi di lapangan kerap berbeda dengan data administrasi. Karena itu, pihaknya turut melibatkan ketua RT untuk memastikan warga yang benar-benar layak mendapat bantuan.

“Memang kondisi di lapangan hari ini selalu berbeda. Ternyata yang kita data tidak sesuai dengan kondisi riil. Oleh karena itu kita menghubungkan kepada ketua-ketua RT untuk betul-betul menilai mana yang layak dibantu,” jelasnya.

Ia bahkan mengungkapkan, hasil pengawasan di lapangan menemukan adanya penerima bantuan yang dinilai tidak layak. “Ada yang dibantu ternyata memiliki kendaraan, bahkan punya keluarga yang mampu. Ini fakta yang kita temukan,” katanya.

Ke depan, DPRD memastikan akan memperketat pengawasan agar warga yang masih layak tidak kehilangan jaminan kesehatan hanya karena persoalan administrasi. Anggota dewan diminta aktif turun ke lapangan memantau perkembangan kondisi sosial masyarakat.

“Kita harus terus melakukan pengawasan. Harus sering aktif turun ke masyarakat, melihat apakah memang sudah layak atau belum. Artinya, kita harus interaktif dengan warga,” tandasnya.

Terkait rencana Pemkot menggunakan APBD untuk membiayai PBI, Hamid menyatakan dukungannya. Menurutnya, anggaran daerah sejatinya harus kembali untuk kepentingan rakyat.

“Uang rakyat itu harus kembali ke rakyat. Semua kebijakan yang menyangkut masyarakat harus dikembalikan kepada masyarakat sendiri,” ujarnya.

Meski begitu, ia mengingatkan agar kebijakan efisiensi anggaran tidak mengorbankan sektor pendidikan dan kesehatan. Dua sektor tersebut, kata dia, wajib menjadi prioritas.

“Efisiensi jangan dianggap sebelah mata terhadap pendidikan maupun kesehatan. Dua hal ini tidak boleh disampingkan, tetap harus diprioritaskan. Saya setuju jika dana PBI dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” pungkasnya. (mto)