Ia mengungkapkan, mayoritas usulan masyarakat masih berkutat pada persoalan infrastruktur dasar, seperti perbaikan jalan, parit, dan siring. Namun, kondisi fiskal daerah menjadi tantangan utama. Tahun ini, anggaran Pemkot Balikpapan mengalami pemotongan hingga sekitar Rp1,3 triliun.

“Akibatnya, sejumlah program besar pemerintah kota tidak bisa dilaksanakan. Dampaknya juga dirasakan hingga ke kegiatan lingkungan,” ujar Aminuddin, pada Kamis (15/1/2026).

Karena keterbatasan tersebut, lanjut dia, pemerintah harus melakukan seleksi ketat terhadap usulan yang masuk. Skala prioritas menjadi kunci agar kegiatan yang benar-benar mendesak bisa segera direalisasikan dan tidak menimbulkan dampak yang lebih luas.

Menurutnya, pemahaman ini perlu disampaikan secara utuh kepada para ketua RT, terutama mereka yang baru terpilih. Dalam forum Rakorbang, sejumlah ketua RT mempertanyakan mengapa usulan yang sudah diajukan berulang kali belum juga terealisasi.

“Ada banyak RT baru yang belum memahami kondisi anggaran saat ini. Kami jelaskan bahwa ini bukan soal usulan mereka diabaikan, tetapi memang karena keterbatasan fiskal,” jelasnya.

Sebagai alternatif, Aminuddin menyarankan para ketua RT untuk aktif berkomunikasi dengan perwakilan DPRD di daerah pemilihan masing-masing guna mencari solusi atau jalur percepatan yang memungkinkan.

Ia juga menekankan pentingnya peran ketua RT dalam memberikan penjelasan kepada warga jika usulan belum bisa dilaksanakan. “RT dipilih oleh warga, maka harus mampu menjelaskan kondisi riil, termasuk soal defisit anggaran yang cukup besar,” pungkasnya. (mto)