Menurut Sofyan, dukungan terhadap pansus bukan berarti DPRD menolak pendirian rumah sakit tersebut. Sebaliknya, ia menegaskan pihaknya sepakat dengan pembangunan RSU Sayang Ibu karena menyangkut kepentingan umum, khususnya sektor kesehatan yang menjadi mitra kerja Komisi IV.

“Kita sepakat karena itu untuk kepentingan masyarakat, apalagi soal kesehatan. Itu juga merupakan salah satu program prioritas wali kota, khususnya di sektor kesehatan,” ujar Sofyan kepada wartawan, pada Selasa (20/1/2026).

Namun, ia menilai secara mekanisme terdapat persoalan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Karena itu, Sofyan menegaskan tidak sepakat apabila proyek yang sempat terhenti langsung dilelang ulang tanpa evaluasi menyeluruh.

“Mestinya dievaluasi dulu. Harus jelas dulu apa persoalannya. Bisa melibatkan BPK atau pihak lain, apakah ada temuan pemeriksaan, persoalan hukum, atau masalah lain yang menyebabkan progresnya terhambat,” tegasnya.

Evaluasi tersebut, lanjut Sofyan, penting agar DPRD mengetahui secara detail penyebab mandeknya pembangunan RSU Sayang Ibu. Dari sanalah kemudian dapat diputuskan langkah lanjutan, termasuk apakah proyek layak dilanjutkan atau dilelang kembali.

Ia menambahkan, Fraksi PKB mendukung pembentukan pansus karena fungsi utama pansus adalah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang sebelumnya telah berjalan.

“Pansus ini untuk mengetahui secara jelas apa yang terjadi. Jangan sampai ketika kontrak diputus, lalu langsung dilelang ulang tanpa ada evaluasi detail. Itu harus dibuka semua dulu,” katanya.

Terkait material pembangunan yang disebut sudah terealisasi sekitar 20 persen, Sofyan menilai perlu dilakukan audit. Hal itu juga menjadi bagian dari tugas pansus.

“Perlu audit, dan itu salah satu fungsi pansus. Evaluasi dari A sampai Z. Kita duduk bersama dengan BPK, inspektorat, pemerintah, dan pihak-pihak terkait,” jelasnya.

Sofyan mengungkapkan, Komisi IV DPRD Balikpapan telah beberapa kali menggelar rapat dengar pendapat (RDP). Namun, progres pembangunan dinilai tidak sesuai dengan ekspektasi, meski dana awal sebesar 20 persen sudah dicairkan. Selain itu, di lapangan juga ditemukan sejumlah persoalan lingkungan.

“Di pansus nanti semua akan terbuka. Siapa yang salah bukan fokus utamanya, tapi apa penyebab kegagalan proyek ini,” ujarnya.

Ia menekankan, pembentukan pansus tidak perlu dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Justru melalui pansus, DPRD dapat belajar dari kegagalan sebelumnya agar tidak terulang di tahap pembangunan berikutnya.

“Kalau ujuk-ujuk dikebut tanpa memperhatikan syarat-syarat sebelumnya, kita berisiko mengulang kegagalan yang sama. Di pansus itulah semua faktor dibedah, mulai dari manajemen konstruksi, anggaran, hingga penyesuaian harga,” pungkasnya. (mto)